Jalan Panjang Historis Pemindahan Ibu Kota Negara

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Radar Banjarmasin edisi Senin, 1 Agustus 2017. Berisi pandangan saya mengenai pemindahan Ibu Kota Negara yang direncanakan akan berpindah ke Kalimantan, serta rekam sejarah terhadap rencana pemindahan ibu kota pada masa lalu yang mengalami kegagalan atau hanya sebatas wacana.  

***

Image result for animasi pindah ibu kota negara

Masih mampukah Jakarta menjadi ibu kota negara? Itulah pertanyaan yang selama ini menjadi bahan rundingan bersama, jawabannya pun kompak. Jakarta mulai tertatih untuk terus menjadi ibu kota negara sekaligus menjadi pusat ekonomi Indonesia. Jakarta sudah tidak layak, banyak dari kita menjawab demikian.

Segenap permasalahan telah menghinggapi Jakarta saat ini, banjir yang semakin tahun terus terjadi, kemacetan dirasakan masyarakat setiap harinya, kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menciptakan banyak permukiman kumuh yang bersanding dengan hotel dan apartemen mewah, kota yang penuh polusi udara, hingga berbagai kesemerawutan yang membuat manusia Jakarta menjadi extra sabar atau menjadi depresi. Dua pilihan yang harus dipilih mereka.

Padahal sudah diprediksi sebelumnya bahwa Jakarta tak layak menjadi pusat pemerintahan. Bermula dari studi kesehatan di kota-kota pantai Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillemia yang hasilnya menyimpulkan bahwa kota-kota pelabuhan di Pulau Jawa yang tak sehat menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan kantor pemerintah, kantor pusat niaga, industri, dan pusat pendidikan. Continue reading “Jalan Panjang Historis Pemindahan Ibu Kota Negara”

Mengembalikan Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai

Tulisan ini merupakan sebuah pemikiranku mengenai sungai di Banjarmasin yang semakin hari, semakin ditinggal. Jadilah kini sungai di Banjarmasin kondisinya sangat buruk dan tidak sehat. Tulisan ini merupakan tulisan yang gagal dimuat di koran harian ketika seminggu lalu aku mengirimkannya.

***

Sungai di banjarmasiinFoto headline harian banjarmasin post (25/1/16) mungkin akan mencengangkan pembaca yang melihat harian tersebut. Foto tersebut menampilkan wajah sungai di Banjarmasin yang kini tertutupi oleh tumpukan eceng gondok, serpihan kayu dan sampah. Tak ayal tumpukan sampah sungai ini menciptakan pulau atau delta di sungai tersebut.

Pihak terkait lantas melakukan pembersihan di area tersebut karena sampah tersebut menghambat transportasi sungai dan tentunya akan merusak ekosistem sungai ketika sampah-sampah tersebut terus menumpuk. Ratusan warga menonton aksi pembersihan sungai tersebut, tapi apakah kita semua dapat mengambil pelajaran atas kejadian yang selalu terulang dari tahun ke tahun ini?

Dulunya Kota Banjarmasin menjadi kota terpandang karena suangainya. Banjarmasin menjadi bandar pelabuhan untuk kapal-kapal dari jawa, arab dan singapura yang berlabuh di Pulau Kalimantan. Pada masa itu keberadaan sungai merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan masyarakat dari berbagai wilayah. Di samping itu aktifitas perdagangan sehari-hari juga diselenggarakan di sungai, aktifitas jual beli yang masih tersisa di atas sungai kini lebih terkenal sebagai pasar terapung. Dan seiring waktu para pedagang pun mulai berkurang, budaya asli Kota Banjarmasin yang menjunjung tinggi keberadaan sungai perlahan mulai mati ditinggalkan.

Pandangan Kota Banjarmasin sebagai kota sungai dulunya terlihat jelas dengan banyaknya masyarakat membangun rumah panggung yang dibangun berdampingan menghadap sungai dan juga rumah-rumah lanting (rumah terapung) yang berada di atas tepian sungai. Sungai pada masa itu juga berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan konsumsi air minum. Sehingga wajar saja, sungai bagi Masyarakat Banjar tempo dulu ibarat sebuah rumah dan jiwa yang harus selalu bersih dan lestari. Continue reading “Mengembalikan Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai”

Menolak Kembalinya Pasal Karet

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Banjarmasin Post edisi Kamis, 13 Agustus 2015. Sebuah tanggapan saya atas rencana diberlakukan kembali pasal penghinaan presiden yang rawan sekali untuk disalahgunakan. 

***

pasal karetPada suatu acara di TVRI, Den Baguse Ngarso bermain tebak-tebakan dengan temannya. “Duit lima ratus gambarnya apa?”. “Monyet.” “Kalau duit lima puluh ribu?” “Mbahnya monyet.”

Selepas kejadian tersebut acara berhenti tayang dan sang aktor dipenjarakan. Pada saat itu uang lima ratus masih berwujud kertas dengan gambar orang utan yang sedang duduk di atas pohon, sedangkan uang lima puluh ribu bergambar presiden saat itu, Soeharto.

Tidak jelas apa niatan Den Baguse Ngarso melontarkan lawakan seperti itu. Apakah murni lawakan tanpa sengaja atau sebuah sindiran terhadap sang presiden. Tapi yang jelas, ia saat itu dikriminalisasi dengan pasal penghinaan presiden. Kejadian itu telah terjadi puluhan tahun silam dan baru-baru ini diajukan kembali sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pasal penghinaan kepala negara dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Continue reading “Menolak Kembalinya Pasal Karet”