Racun Munir dan Pelanggaran HAM

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Banjarmasin Post edisi Sabtu, 15 Oktober 2016. Merupakan pandangan saya mengenai perkembangan kasus pembunuhan Munir dan komitmen negara untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

***

racun-munirKasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin seperti drama yang tak berkesudahan. Misteri siapa yang memasukan sianida ke dalam es Kopi Vietnam tak terjawab sampai saat ini, setelah puluhan kali sidang disiarkan secara live dan menghadirkan berbagai saksi ahli dari dalam dan luar negeri. Terdakwa Jessica terlihat begitu lelah menghadiri sidang yang memakan waktu hingga berjam-jam lamanya dan pendapat para saksi ahli hanya berputar-putar pada suatu fakta yang bahkan bertolak belakang menurut versi saksi ahli lainnya.

Sehingga terciptalah drama persidangan yang saat ini terjadi. Masyarakat yang dulunya antusias mengikuti jalannya kasus ini, karena hadirnya saksi ahli memberikan informasi-informasi saintis dan modern yang jarang sekali terdengar oleh orang awam. Istilah dari berbagai disiplin ilmu keluar di persidangan ini, seperti hukum, patologi, toksikologi, psikologi, forensik, dan kriminalogi hadir memberikan wawasan baru kepada masyarakat yang menontonnya. Tetapi kini masyarkat mulai jengah dengan persidangan yang tak menemukan titik terang.

Kasus pembunuhan dengan menggunakan racun, bukan baru ini saja terjadi. Sebelumnya yang terkenal terjadi 12 tahun silam dan sayangnya kasus tersebut tak berakhir dengan tuntas. Munir Said Thalib seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) harus meninggal dunia di dalam perjalanannya menuju Belanda menggunakan pesawat Garuda di ketinggian 40 ribu kaki akibat dari konsentrasi racun arsenik yang masuk ke dalam tubuh sebanyak 0,460 miligram per liter dan menyebabkan blokade reaksi detosifikasi. Janji presiden SBY di awal masa jabatannya menjadikan kasus Munir sebagai Test of Our History juga belum terwujud bahkan sampai masa jabatan kedua beliau berakhir. Continue reading “Racun Munir dan Pelanggaran HAM”

Iklan

Mengukur Kesaktian Hukum Kebiri

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Banjarmasin Post edisi Selasa, 31 Mei 2016. Merupakan sebuah pandangan saya terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan hukum tambahan kebiri dan pemasangan cip kepada pelaku tindak kejahatan seksual.

***

proses kebiriGeramnya masyarakat atas aksi kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini membuat Presiden Jokowi bertindak reaktif dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002. Perppu ini lebih dikenal dengan sebutan perppu kebiri, hal ini dikarenakan adanya pidana tambahan berupa pelaksanaan kebiri secara kimiawi dan pemasangan cip kepada pelaku tindak kekerasan seksual.

Mengutip dari tajuk rencana kompas (27/5) Komisi Nasional HAM menilai pengebirian melanggar HAM. Pengebirian bukan solusi atas maraknya pemerkosaan. Meskipun hukum harus menimbulkan efek jera hukum tidak boleh melanggar prinsip kemanusiaan. Disamping itu, Perppu kebiri dinilai dibuat secara terburu-buru dan cenderung reaktif.

Dari sudut pandang yang pro akan perppu ini, banyak nitizen di dunia maya yang berkomentar positif dan mendukung dijalankannya segera perppu ini. Agar menimbulkan efek jera bagi tersangka pemerkosaan dan menjadi ancaman serius bagi para laki-laki yang berkinginan melakukan tindak kekerasan seksual pada anak. Continue reading “Mengukur Kesaktian Hukum Kebiri”