Sinetron Kita Sudah Berubah

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Radar Banjarmasin edisi Selasa, 14 Maret 2017. Merupakan pandangan saya mengenai kualitas sinetron di Indonesia yang terbilang buruk dan minim dengan pesan moral. Para Sineas sepertinya hanya berpatokan kepada rating dan keuntungan semata, sehingga upaya dalam mendidik bangsa tak mereka lakukan. 

***

Apakah kita menyadari bahwa sebagian besar ibu-ibu dan anak menghabiskan waktu di malam dengan menonton sinetron? Hal ini diperparah dengan kualitas sinetron di Indonesia yang terbilang buruk. Tema utama yang diangkat oleh Sinetron Indonesia cenderung monoton dan minim sekali dengan pesan moral, alih-alih malah memberikan contoh yang kurang baik terhadap budaya timur yang kita miliki.

Saat ini kita selalu menerima dengan senang hati, sinetron kejar tayang yang dibuat dengan waktu yang sangat singkat. Para pemain sudah pasti kelelahan mengikuti alur bekerja seperti ini, tetapi yang patut dicermati adalah sang pembuat skenario. Bagaimana mungkin pembuat skenario mampu menyajikan cerita yang bernas dan berkarakter di waktu yang singkat dan terus menerus dikejar deadline? Maka tak heran, kebanyakan sinetron saat ini alur ceritanya tak karuan, terkesan sekedarnya saja dibuat.

Tema besar sinetron saat ini pun hampir seragam, kisah-kisah percintaan remaja, tindak kekerasan, perselingkuhan, intrik-intrik licik dan hal yang kurang mendidik lainnya. Tetapi hebatnya sinetron di Indonesia dapat bertahan hingga bertahun-tahun, cerita dapat diulur-ulur sesuka hati.

Bahkan rekor jumlah episode terbanyak dipegang oleh sinetron ‘Tukang Bubur Naik Haji’ yang baru saja tamat, dengan jumlah episode mencapai 2.185. Walaupun dengan cerita yang sudah berbelok jauh dari kisah utama yang diadaptasi dari film layar lebar. Tukang bubur yang bernama Sulam telah lama meninggal di dalam cerita, tetapi cerita berkembang entah kemana hingga akhirnya berakhir karena production house yang berpindah kontrak.

Peristiwa Kunci dari Sejarah Pengelolaan Kualitas Udara di California

Discalimer: Tulisan ini adalah merupakan tugas kuliah Pengelolaan Kualitas Udara. Dengan sumber utama di sini. Tulisan ini hasil dari transletean yang dilakukan secara serampangan dari sumber yang telah disebutkan, beserta dengan tambahan yang dirasa perlu. Saya memohon maaf jika isi tulisan ini sama sekali tak jelas dan sulit untuk dimengerti, karena kapasitasi diri saya yang sulit memahami bahasa inggris.

***

Oleh: Ferry Irawan Kartasasmita (25314733)

Berdasarkan pada kejadian pencemaran udara, perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan serta regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Diurutkan melalui periode waktu awal.

1930 (Kejadian Pencemaran Udara)

COP 21 dan Tantangan Perubahan Iklim di Indonesia

Pada penghujung Konferensi Perubahan iklim tahun 2012 di Doha, Qatar, menghasilkan keputusan yang mencengangkan publik dunia. Ini karena, negara maju yang menjadi penghasil karbon terbesar justru menyatakan keluar dari keanggotaan Protokol Kyoto. Ialah Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu disusul oleh Kanada. Sementara tiga negara maju lainnya Rusia, Jepang dan Selandia Baru memutuskan untuk menjadi anggota Protok Kyoto, namun tidak berkomitmen untuk menurunkan emisi.

Para negara maju berkeinginan, fokus tuntutan untuk mengurangi emisi sebesar 29 % tidak saja dibebankan kepada negara maju, namun juga disandang bersama dengan negara berkembang. Menurutnya, tidak adil jika negara kami harus mengganti alat produksi menjadi lebih ramah lingkungan dengan harga yang mahal dan mengakibatkan industri negara kami tidak kompetitif. Amerika berdalih, meratifikasi Protokol Kyoto jelas akan mengganggu perekonomian negara.

Darurat Kabut Asap

Terdapat sebuah pepatah yang berbunyi, ‘Pengalaman adalah guru terbaik’. Sayangnya, hal ini tidak dimaknai secara menyuluruh oleh Pemerintah Indonesia. Sejak 18 tahun yang lalu, kebakaran hutan terus terjadi di negara ini ketika musim kemarau tiba. Tetapi negara ini tidak belajar banyak untuk menanggulangi bencana ini agar tak terulang di masa mendatang. Kini kabut asap kembali menghampiri jutaan rakyat yang hidup di Kalimantan dan Sumatera. Beberapa provinsi telah menetapkan siaga darurat kabut asap.

Tahun ini kabut asap diperparah karena terjadinya El Nino yang mengakibatkan musim kemarau jauh lebih panjang. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan fenomena El nino yang terjadi sekarang termasuk empat besar yang terkuat sejak tahun 1950. Dimana, El Nino merupakan fenomena menghangatnya suhu muka laut di Kawasan Pasifik tengah dan timur hingga mencapai dua derajat celcius. Bagi Indonesia dan negara di kawasan equator berdampak pada kekeringan yang panjang, karena awan yang berpotensi hujan bergerak menjauh. Namun hal yang berbeda terjadi di Kawasan Amerika Utara, karena wilayah tersebut berpotensi banjir besar.

El Nino yang terjadi pada saat ini disamping merugikan para petani karena tanaman mereka mengalami puso atau gagal panen hingga mencapai puluhan ribu hektar dan masyarakat kini mengalami kenyataan akan krisis air bersih. Disamping itu, dampak El Nino mengakibatkan kebakaran hutan menjadi lebih masif dan cepat menyebar.

Menolak Kembalinya Pasal Karet

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Banjarmasin Post edisi Kamis, 13 Agustus 2015. Sebuah tanggapan saya atas rencana diberlakukan kembali pasal penghinaan presiden yang rawan sekali untuk disalahgunakan. 

***

Pada suatu acara di TVRI, Den Baguse Ngarso bermain tebak-tebakan dengan temannya. “Duit lima ratus gambarnya apa?”. “Monyet.” “Kalau duit lima puluh ribu?” “Mbahnya monyet.”

Selepas kejadian tersebut acara berhenti tayang dan sang aktor dipenjarakan. Pada saat itu uang lima ratus masih berwujud kertas dengan gambar orang utan yang sedang duduk di atas pohon, sedangkan uang lima puluh ribu bergambar presiden saat itu, Soeharto.

Tidak jelas apa niatan Den Baguse Ngarso melontarkan lawakan seperti itu. Apakah murni lawakan tanpa sengaja atau sebuah sindiran terhadap sang presiden. Tapi yang jelas, ia saat itu dikriminalisasi dengan pasal penghinaan presiden. Kejadian itu telah terjadi puluhan tahun silam dan baru-baru ini diajukan kembali sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pasal penghinaan kepala negara dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.