Menyongsong Metropolitan Baru, Banjar Bakula

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Radar Banjarmasin edisi Rabu, 22 November 2017. Berisi pandangan saya mengenai rencana pembangunan metropolitan baru ke sembilan di Kalimantan Selatan yang bernama BanjarBakula. 

***

Kota metropolitanKota Metropolitan Banjar Bakula telah menjadi pembicaraan hangat beberapa tahun terakhir. Berbagai infrastruktur telah mulai dibangun untuk menunjang kawasan strategis ini nantinya.

Isu kota metropolitan Banjar Bakula ini kembali menghangat ketika diangkat menjadi tema Seminar Nasional ke III Teknik Lingkungan dengan tema Menyongsong Metro City ke sembilan Indonesia, Sabtu (4/11) yang lalu. Setidaknya banyak yang didapatkan atas berkumpulannya berbagai stakeholder di acara ini. Seperti perkembangan infrastruktur yang terbangun dan potensi yang dapat diraih masyarakat di Kalimantan Selatan atas lahirnya kota metropolitan ke sembilan di Indonesia ini.

Kawasan Banjar Bakula sendiri telah tertuang dalam PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas  Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Lampiran X Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Dalama hal ini kota Banjar Bakula meliputi kurang lebih 10% dari luas total wilayah Kalimantan Selatan dan menampung sekitar 52,73% jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Pembentukan kota Banjar Bakula ini sebagai jawaban untuk mengurangi kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin dan berupaya untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru dengan sesuai fungsi dan perannya. Seperti pengembangan industri, peternakan, pertanian, pariwisata, hiburan, dan pendidikan 

Penulis menyadari banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan oleh pemerintah, terlebih infrastruktur yang dibangun, tentunya akan berintegrasi dengan lima kabupaten/kota yang tergabung dalam Banjar Bakula.

Sindrom Nimby

Pertama, dalam suatu infrastruktur tertentu ada kalanya penempatan lokasi menjadi permasalahan awal karena mengalami penolakan oleh masyarakat. Hal ini lebih dikenal dengan sindrom Nimby atau yang dijabarkan sebagai ‘not in my backyard’. Sindrom ini sering terjadi pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dinilai memberikan dampak positif untuk banyak orang, tetapi masyarakat di sekitar lokasi merasakan dampak negatifnya. Contohnya seperti: pembangunan TPA Sampah, area pemakaman, pembangunan tiang Sutet, PLTN dan lapangan terbang.

Sebagai contoh, masyarakat sekitar lokasi menolak TPA dengan alasan yang beragam, seperti bau yang tidak sedap dari sampah, debu dan kebisingan dari aktifitas pengangkutan, potensi tercemarnya air tanah dan air permukaan akibat dari rembesan air lindi sampah dan yang utama adalah akan anjloknya harga properti di wilayah sekitar TPA yang akan dibangun. Harga tanah akan turun drastis dan wilayah tersebut akan sulit untuk berkembang.

Alasan-alasan penolakan tersebut dinilai wajar karena dibenak masyakarat, infrastruktur yang dibangun tersebut memberikan dampak negatif ketika dioperasikan. Jalan keluarnya bagaimana? Mudahnya dengan memberikan potensi dampak positif atas pembangunan tersebut.

Yaitu, memandang TPA sebagai sumber keuntungan bagi masyarakat sekitar. Di negara maju seperti di Jepang, pembangunan TPA diterima dengan senang hati oleh warga sekitar. Kenapa? Karena warga dijamin tidak akan mendapatkan dampak negatif yang penulis telah jabarkan di atas, disamping itu masyarakat mendapatkan feedback keuntungan seperti penambahan penghasilan dengan pemilahan sampah yang masih bernilai jual, hasil dari pengelolaan TPA berupa gas metan dikonversi menjadi biogas dan masyarakat manfaatkannya sebagai bahan bakar untuk memasak, dan pengolahan sampah organik yang dapat dikemas menjadi pupuk kompos yang dapat mereka gunakan maupun dijual. Sehingga masyakarat tidak merasa dirugikan bahkan menjadi diuntungkan atas hadirnya TPA di wilayah mereka.

Penerapannya mungkin butuh waktu untuk menjadikan TPA kita menjadi TPA modern. Memberikan nilai keuntungan tetapi usaha untuk menjadikan sumber peluang bukan kelemahan bahkan ancaman adalah sesuatu yang perlu agar masyarakat tak perlu takut untuk menerima hadirnya TPA.

TPA Regional ini sempat menjadi masalah yang cukup santer diperbincangkan beberapa waktu yang lalu, syukurlah sudah didapatkan titik terang dengan ditandatanganinya MoU antar Kepala Daerah lima Kab/Kota, Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk membangun TPA Regional di TPA Hutan Panjang yang berlokasi di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Diharapkan masyarakat dapat dengan arif menerima infrastruktur yang akan dibangun untuk kemasalahatan bersama. Tidak hanya pada TPA Regional, tetapi juga dalam proyek perluasan lapangan terbang dan rencana pembangunan area pemakaman umum regional nantinya.

BRT

Kedua, mengenai rencana pembangunan BRT (bus rapid transit) yang akan melayani rute enam koridor di lima wilayah kab/kota sebagai sarana transportasi masal di kawasan Banjarbakula. Pertanyaan penulis mau seperti apa BRT tersebut nantinya. apakah seperti di Jakarta yang memiliki jalur bus sendiri? Atau masih menggunakan jalan umum sama dengan pengguna transpotasi lainnya.

Jika jalur BRT di Banjar Bakula mengikuti jalan umum, maka ketika di suatu jalan terjadi kemacetan, BRT akan ikut pula mengalami dampak macet. Terlebih lagi berapa biaya yang dikeluarkan untuk tarif BRT, apakah sama dengan biaya yang masyarakat keluarkan untuk pengeluaran transportasi pribadi. Lalu seberapa sering moda BRT melayani dalam satu koridor, sehingga dapat diperhitungkan waktu tunggu penumpang hingga terangkut.

Jika BRT di kawasan Banjar Bakula tidak mampu memberikan kelebihan seperti ‘lebih cepat sampai, lebih murah, lebih nyaman, lebih mudah ditemui’ maka menurut penilaian saya BRT telah gagal bahkan sebelum dioperasikan. Masyarakat akan enggan untuk berpindah menggunakan transportasi umum ini dan merasa lebih nyaman menggunakan transportasi pribadi atau bahkan transportasi online yang jauh lebih mudah diakses, pelayanan yang berkualitas dan lebih cepat sampai.

Kita dapat belajar banyak dari penerapan BRT di kota besar di Indonesia. Contohnya seperti Trans Metro Bandung, BRT di Kota Bandung ini berupa bus yang besar dan terlihat nyaman karena bersih dan ber-AC, sayangnya selalu sepi penumpang ketika melintas di jalan raya, padahal rute koridor sudah bervariasi dan halte perhentian sudah banyak dibangun di pusat-pusat strategis kota. Hal ini dikarenakan, BRT di kota ini menggunakan jalan umum, sehingga akan ikut terdampak pada kemacetan dan waktu sampai tujuan tentunya tak dapat diprediksi.

 Secara garis besar akan banyak permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan proyek infrastruktur baik berupa pembiayaan, pembebasan lahan dan permasalahan teknis lainnya yang mengikuti.

Di akhir penulis bukan memutuskan harapan akan kelanjutan proses Kota Banjarbakula, penulis hanya berbagi pandangan. Agar segala infrastruktur umum yang nantinya dibangun dapat benar-benar dirasakan dan dimanfaatkan oleh warga kota. Jangan sampai pembangunan fasilitas berskala regional bernasib sama dengan terminal regional di Pal 17, yang terkatung hingga bertahun-tahun lamanya.

Sumber Gambar: Klik

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s