Jalan Panjang Historis Pemindahan Ibu Kota Negara

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Radar Banjarmasin edisi Senin, 1 Agustus 2017. Berisi pandangan saya mengenai pemindahan Ibu Kota Negara yang direncanakan akan berpindah ke Kalimantan, serta rekam sejarah terhadap rencana pemindahan ibu kota pada masa lalu yang mengalami kegagalan atau hanya sebatas wacana.  

***

Image result for animasi pindah ibu kota negara

Masih mampukah Jakarta menjadi ibu kota negara? Itulah pertanyaan yang selama ini menjadi bahan rundingan bersama, jawabannya pun kompak. Jakarta mulai tertatih untuk terus menjadi ibu kota negara sekaligus menjadi pusat ekonomi Indonesia. Jakarta sudah tidak layak, banyak dari kita menjawab demikian.

Segenap permasalahan telah menghinggapi Jakarta saat ini, banjir yang semakin tahun terus terjadi, kemacetan dirasakan masyarakat setiap harinya, kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menciptakan banyak permukiman kumuh yang bersanding dengan hotel dan apartemen mewah, kota yang penuh polusi udara, hingga berbagai kesemerawutan yang membuat manusia Jakarta menjadi extra sabar atau menjadi depresi. Dua pilihan yang harus dipilih mereka.

Padahal sudah diprediksi sebelumnya bahwa Jakarta tak layak menjadi pusat pemerintahan. Bermula dari studi kesehatan di kota-kota pantai Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillemia yang hasilnya menyimpulkan bahwa kota-kota pelabuhan di Pulau Jawa yang tak sehat menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan kantor pemerintah, kantor pusat niaga, industri, dan pusat pendidikan.

Hal ini dikarenakan kota-kota umumnya berhawa panas, tidak sehat, dan mudah terjangkit wabah penyakit. Kondisi hawa yang kurang nyaman membuat orang akan cepat lelah, sehingga akan menurunkan produktivitas kerja.

Bandung

Maka dari itu H.F. Tillemia mengusulkan pada Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung mulai dilaksanakan pada 1920. Pengusaha swasta menyambut gagasan ini dengan memindahkan kantor pusat dagang mereka. Kemudian diikuti Tentara Bala Keselamatan (Leger des Heils), instansi pemerintah seperti Jawatan Kereta Api Negara, Dinas Pekerjaan Umum, Jawatan Metrologi, Jawatan Geologi, Departemen Perdagangan, Kantor Keuangan, Kementerian Peperangan, dan sebagainya. Yang belum sempat pindah: Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, dan Volksraad (historia.id, 2010).

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya dilakukan untuk menunjang pusat pemerintahan. Pembangunan tenaga listrik, akses jalan darat, dan penerbangan udara, penyambungan melalui radio telepon dan lain sebagainya. Tetapi, rencana pemindahan pusat pemerintahan dihentikan akibat depresi ekonomi (malaise) yang melanda dunia pada tahun 1930 an dan hingga kini nama Kota Bandung tidak pernah terdengar lagi menjadi alternatif pemindahan ibu kota negara.

Palangkaraya

Nama Palangkaraya terus mencuat dari era Soekarno, SBY, dan Jokowi. Bermula sejak merdeka, pemerintah belum menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, meski sejak awal menjadi pusat pemerintahan karena faktor sejarah. Selain itu pemerintah juga memiliki keingingan untuk membangun kota ‘sendiri’, karena kota-kota besar di Indonesia pada saat itu merupakan hasil dari peninggalan kolonial.

Saat itu Presiden Soekarno menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi baru yang memisahkan diri dari Kalimantan Selatan. Palangkaraya menjadi ibu kota provinsi ditetapkan pada 1957. Nama Palangkaraya yang berarti “tempat suci, mulia dan agung”

Palangkaraya di desain dengan konsep yang jelas. Pengelompokan zona dilakukan untuk menjaga keseimbangan kota, dengan memisahkan fungsi pemerintahan, permukiman dan komersil. Tata kotanya dibangun agar dapat memadukan antara transportasi darat dan sungai. Untuk membangun akses jalan darat pada saat itu bukanlah perkara yang mudah. Palangkaraya merupakan kawasan gambut omborgen yang tanahnya cenderung labil.

Maka presiden mendatangkan para insinyur-insinyur dari Rusia. Langkah awalnya membangun jalan darat dari Palangkaraya hingga Pangkalan Bun. Proses pembukaan jalan darat dengan membabat hutan dan mengangkat lapisan gambut menjadikan jalan ini menjadi stabil dan minim kerusakan. Hingga saat ini Jalan yang kini diberi nama Jalan Tjilik Riwut walaupun hanya terbangun sepanjang 34 km konon menjadi jalan dengan struktur yang terbaik dan atas jasa Insinyur Rusia, jalan tersebut sering dikenal dengan nama Jalan Rusia.

Akan tetapi mimpi Soekarno akhirnya tak terwujud. Kesulitan pengadaan bahan dan medan yang sulit menuju lokasi menjadi alasan, terlebih lagi tak lama dari itu kekuasaan Presiden Soekarno memudar akibat dari Gerakan 30 September yang menyeret nama beliau.

Jonggol

Pada masa Orde Baru, tersiar pula rumor Presiden Soeharto berniat memindahkan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Gara-garanya niat Bambang Trihatmodjo bersama rekan bisnisnya, Swie Teng alias Haryadi Kumala, membuat proyek kota terpadu di atas lahan seluas 30.000 hektar di kawasan Jonggol. Tapi Ginandjar Kartasasmita, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kala itu, akhirnya menampik adanya rencana pemindahan ibukota negara (historia.id, 2010).

Berulang kali wacana bahkan aksi yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota negara mengalami pasang surut. Berbagai nama kota muncul hingga akhirnya tenggelam. Jakarta tetap kokoh menjadi ibu kota negara dari era kolonial hingga kini. Isu untuk memindahankan ibu kota negara kini mencuat kembali. Kalimantan menjadi calon kuat untuk wilayah pemindahan, provinsi mana yang dipilih masih diteliti dengan mendalam. Setiap daerah telah bersedia untuk menyediakan lahan sebesar 300.000 Ha.

Pemindahan ibu kota bukanlah perkara yang sederhana. Tidak akan semudah Bandung Bondowoso membangun seribu candi. Tidak hanya memindahkan bangunan dari Jakarta ke Kalimantan, tetapi juga memindahkan ‘manusia’ ke sana. Memindahkan permasalahan ke daerah yang baru, memindahkan kultur yang baru, dan membawa depresi ke tempat yang baru.

Apakah Kalimantan sanggup dibangun berbagai gedung bertingkat di atas lahan gambut yang rawan amblas? Jika mampu. Apakah manusia Kalimantan akan sanggup menerima kultur yang dibawa manusia Jakarta? Culture shock pasti akan dialami antar kedua pihak. Sanggupkan mereka beradaptasi? Jika sanggup. Perkara masih tidak sesederhana itu. Karena pemindahan ibu kota memang tak pernah bisa sederhana.

Sumber Gambar: Klik

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s