Racun Munir dan Pelanggaran HAM

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Banjarmasin Post edisi Sabtu, 15 Oktober 2016. Merupakan pandangan saya mengenai perkembangan kasus pembunuhan Munir dan komitmen negara untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

***

racun-munirKasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin seperti drama yang tak berkesudahan. Misteri siapa yang memasukan sianida ke dalam es Kopi Vietnam tak terjawab sampai saat ini, setelah puluhan kali sidang disiarkan secara live dan menghadirkan berbagai saksi ahli dari dalam dan luar negeri. Terdakwa Jessica terlihat begitu lelah menghadiri sidang yang memakan waktu hingga berjam-jam lamanya dan pendapat para saksi ahli hanya berputar-putar pada suatu fakta yang bahkan bertolak belakang menurut versi saksi ahli lainnya.

Sehingga terciptalah drama persidangan yang saat ini terjadi. Masyarakat yang dulunya antusias mengikuti jalannya kasus ini, karena hadirnya saksi ahli memberikan informasi-informasi saintis dan modern yang jarang sekali terdengar oleh orang awam. Istilah dari berbagai disiplin ilmu keluar di persidangan ini, seperti hukum, patologi, toksikologi, psikologi, forensik, dan kriminalogi hadir memberikan wawasan baru kepada masyarakat yang menontonnya. Tetapi kini masyarkat mulai jengah dengan persidangan yang tak menemukan titik terang.

Kasus pembunuhan dengan menggunakan racun, bukan baru ini saja terjadi. Sebelumnya yang terkenal terjadi 12 tahun silam dan sayangnya kasus tersebut tak berakhir dengan tuntas. Munir Said Thalib seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) harus meninggal dunia di dalam perjalanannya menuju Belanda menggunakan pesawat Garuda di ketinggian 40 ribu kaki akibat dari konsentrasi racun arsenik yang masuk ke dalam tubuh sebanyak 0,460 miligram per liter dan menyebabkan blokade reaksi detosifikasi. Janji presiden SBY di awal masa jabatannya menjadikan kasus Munir sebagai Test of Our History juga belum terwujud bahkan sampai masa jabatan kedua beliau berakhir.

Kiprah Munir dalam memperjuangkan HAM memang membuat berbagai pihak yang berlawanan kepentingan terhadapnya seperti kebakaran jenggot. Menurut Al Araf (2013) kiprahnya dalam mengungkap kasus orang hilang telah menjadi sorotan banyak pihak. Di tengah rezim Orba yang masih represif, Munir bersama Kontras lantang melaporkan peristiwa penculikan sehingga akhirnya sembilan aktivis dilepaskan. Di luar itu, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang juga menjadi perhatian serius almarhum; Marsinah, Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei, Semanggi, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, Timur Leste, Papua, Aceh, Ambon, Poso dan lainnya.

Sejumlah bukti temuan tim pencari fakta kasus Munir menyeret nama-nama yang menjadi aktor intelektual yang memerintahkan Pollycarpus dari kalangan badan intelijen. Tetapi sayangnya sampai saat ini tak ada satupun dari mereka yang terseret ke pengadilan.

Penuntasan segera kasus pembunuhan Munir menjadi ujian bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia. Orang-orang kuat dan bekuasa yang diduga menjadi dalang pembunuhan harus segera diadili, jika tidak maka hukum di negara ini bisa dengan mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan.

Hal yang menjadi paradoks dari penuntasan kasus aktivis HAM Munir adalah dari pernyataan Nara Masista Rakhmatia seorang diplomat muda yang menyanggah sindiran kepala negara kepualauan pasifik tentang pelanggaran HAM yang terjadi di PApua pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, New York, Amerika Serikat. Nara berargumen bahwa komitmen Indonesia terhadap HAM tak perlu dipertanyakan lagi. Indonesia adalah pendiri Dewan HAM PBB, penggagas komisi HAM antar pemerintah ASEAN dan meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama HAM, semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

Mungkin memang benar adanya fakta di atas, Indonesia secara tertulis mendukung dan memperjuangkan hak asasi manusia tetapi apakah secara praktik hal tersebut juga demikian? Entahlah, penulis tidak mampu untuk menarik kesimpulan, terlebih ketika fakta di lapangan terpampang, Sebgaian besar pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas, dibiarkan menggantung, atau mengkambing-hitamkan pihak lain untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya.

Penulis sedikit bertentangan atas pernyataan Nara bahwa tidak adanya kemungkinan pelanggaran HAM di Papua. Negara dengan alat militernya mengintimidasi rakyat papua agar tak ‘mengganggu’ tambang emas yang sampai sekarang tak mampu mensejahterakan Papua. Emas yang berkilauan tersebut tidak mampu mengangkat taraf kehidupan rakyat papua, mereka tak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, harga bahan pokok disana yang berkali lipat dibandingkan harga di Pulau Jawa.

Dan ketika rakyat Papua protes atas ketidakadilan ini, berbagai label tersematkan oleh mereka, gerakan separatis, memecah keutuhan bangsa, dan gerakan pengacau yang patut untuk dihentikan. Ketika Rakyat Papua terbunuh oleh militer dengan alasan menjaga keamanan dan stabilitas negara, maka masyarakat di sana tak berhak menuntut apa-apa, bahkan hak dasar sebagai manusia yaitu HAM, dan negara tetangga yang turut perduli dibungkam dengan alasan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya. Betapa manisnya negara ini menanggapi dan berkelit atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Lihatlah pula kasus tahanan politik di Pulau Buru, mereka yang diduga beraliansi dengan PKI, sampai detik ini tak ada sidang di pengadilan yang menyatakan bahwa mereka terlibat dengan partai tersebut, korban-korban yang tak bersalah dari pemberangusan partai tersebut, kasus timur leste, kasus penculikan aktivis mahasiswa tahun 1997-1998, Aceh, Poso Talangsari, kerusuhan mei dan Semanggi serta kasus pembunuhan Munir, semua itu hanyalah sekelumit fakta kecil pelanggaran HAM yang terjadi dan sampai saat ini tak diketahui kejelasannya.

Kembali kepada pernyataan diplomat muda, Nara Marsista, benarkah Indonesia memperjuangkan HAM dengan sepenuh hati ataukah HAM hanyalah sebagai tampilan yang memberikan kesan bermartabat dan berdaulat terhadap negara ini tetapi pada kenyataannya membunuh rakyat dengan berbagai alasan sebagai pembenaran. Jangan sampai HAM di Indonesia seperti es Kopi Vietnam yang diminum Mirna Salihin, terlihat nikmat untuk diminum, tetapi sangat mematikan.

Sumber Gambar: Klik

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s