Salahkah Tenaga Kerja Asing?

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Banjarmasin Post edisi Sabtu, 7 Januari 2017. Merupakan pandangan saya mengenai isu tenaga kerja asing illegal di Kalimantan Selatan dan isu mengenai masuknya 10 juta tenaga asing asal Tiongkok ke Indonesia.

***

tenaga-kerja-asingMasyarakat daerah ini mulai resah mengenai isu hadirnya tenaga kerja asing illegal yang ditengarai bekerja di suatu perusahaan baru di Kalimantan Selatan. Seperti percik api dalam tumpukan jerami, berita ini semakin memanas karena diperkuat dengan munculnya isu 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok yang datang ke Indonesia.

Isu tersebut tentunya langsung dibantah oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah fitnah belaka, sebuah berita bohong yang tak jelas asal muasalnya. Menurutnya, tenaga kerja asing asal Tiongkok sampai November 2016 berjumlah 21.271 orang. Tentunya angka ini terbilang kecil dibandingkan tenaga kerja Indonesia yang berada di Hongkong sekitar 153 ribu atau Taiwan sekitar 200 ribu.

Walaupun penulis menyadari angka 21 ribu orang tenaga kerja asing Tiongkok masih disangsikan, karena mungkin saja data tersebut merujuk pada jumlah ijin yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Sedangkan jumlah pasti yang terdapat di lapangan tentunya akan lebih besar. Hal ini adalah fenomena gunung es, karena sampai saat ini mekanisme dalam pengawasan dan pendataan tenaga kerja asing masih belum sistematis dan komprehensif.

Akan tetapi sebaiknya kita menghindari prasangka mengenai angka 10 juta tenaga kerja asing Tiongkok, karena disamping jumlah itu terlalu besar dan kebenaran mengenai kabar tersebut tidak ada pihak yang mampu membuktikannya. Beberapa pihak hanya besandarkan fakta bahwa proyek-proyek besar infrastruktur di Indonesia saat ini berasal dari investasi Tiongkok.

Tiongkok yang kini menjadi simbol kekuatan ekonomi dunia bergerak untuk berinvestasi di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Menurut Ritonga, R (2016) Kesuksesan Tiongkok dalam berinvestasi itu tidak terlepas dari penawaran biaya yang cukup murah dalam membangun infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan pelabuhan. Menurut catatan Sautman dan Hoirong (dalam The World Post, 8/12/2016), biaya yang ditawarkan dalam suatu proyek infrastruktur bisa mencapai 50% lebih murah jika dibandingkan dengan biaya yang ditawarkan investor lainnya.

Rendahnya biaya yang ditawarkan para investor Tiongkok merupakan suatu keniscayaan karena mereka mampu melakukan efisiensi yang mungkin tidak mudah dilakukan investor lainnya. Upaya yang dilakukan ialah mengintegrasikan sistem keuangan, penguasaan teknologi, dan sumber material (Sautman dan Hairong, 2016).

Namun, hal ini juga dibarengi dengan sikap investor Tiongkok yang menginginkan tenaga kerja sendiri. Salah satu alasan terpenting menurut mereka, pekerja Tiongkok mampu bekerja sangat keras dan sangat cepat. Selain itu, faktor komunikasi pekerja dalam manajemen perusahaan turut menjadi pertimbangan untuk merekrut pekerja dari negara sendiri (Ritonga, 2016).

Masuknya tenaga kerja asing merupakan konsekuensi nyata dari masuknya investasi asing ke Indonesia. Pihak investor tentunya ingin menjaga kualitas proyek yang dikerjakannya. Di samping itu, pihak investor asing terkadang kesulitan merekrut pekerja domestik yang memiliki kemampuan untuk menjalankan teknologi yang mereka miliki, sehingga upaya merekrut pekerja dari negaranya merupakan hal yang wajar.

Pemerintah pun setidaknya telah merumuskan sejumlah peraturan mengenai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Menurut Priyono, Edy (2016) Beragam peraturan menteri telah mengatur level jabatan apa saja yang terbuka bagi tenaga kerja asing. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa tenaga kerja asing hanya boleh bekerja di jabatan manajerial menengah ke atas, yaitu pengawas/penasihat, ahli, manajer, direktur, atau komisaris. Jelas bahwa tenaga operasional atau produksi tidak termasuk dalam jabatan yang terbuka bagi tenaga kerja asing.

Selain itu, ada keputusan menteri yang khusus dan eksplisit mengatur jabatan apa saja yang tertutup bagi tenaga kerja asing. Ada 19 jabatan yang dinyatakan tertutup bagi tenaga kerja asing, yang intinya merupakan jabatan yang terkait perekrutan, personalia, hubungan industrial, dan keselamatan kerja. Daftar negatif itu bisa dianggap sebagai pengecualian bagi beragam peraturan tentang jabatan yang terbuka bagi tenaga kerja asing yang telah dijelaskan sebelumnya.

 Dapat disimpulkan bahwa masuknya tenaga kerja asing bukan menjadi suatu masalah jika dilakukan secara legal dan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Ketanagakerjaan yang berlaku. Hal yang patut diwaspadai ialah jika ada pekerja asing yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan visa kunjungan wisata dan menyalahgunakannya untuk bekerja atau terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan jabatan ahli dan manajerial menengah ke atas.

Maka dari itu perlunya upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna menekan masuknya tenaga kerja asing illegal ke Indonesia. Upaya pengawasan dapat bersifat aktif maupun pasif. Dalam pengawasan aktif, pemerintah sebaiknya terus melakukan pendataan tenaga kerja asing secara kontinu dan menyeluruh, dan apabila terdapat pelanggaran mengenai hal tersebut, kiranya diberikan sanksi berat terhadap perusahaan maupun tenaga kerja asing bersangkutan.

Pengawasan pasif berdasarkan pada laporan masyarakat sekitar. Karena terkadang masyarakat sekitar lebih berinteraksi dengan kondisi dan pekerja perusahaan. Sehingga informasi-informasi mengenai kehadiran tenaga asing yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan akan cepat diketahui, dibandingkan upaya sidak oleh pemerintah yang terkadang telah diketehui sebelumnya. Maka dari itu pemerintah perlu menyiapkan mekanisme dan sistem aduan dan laporan masyarakat yang mudah, cepat dan efesien.

Selanjutnya perlu kiranya mempersyaratkan aturan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing serta mekanisme alih pengetahuan dan keahlian yang baik dan cepat dari tenaga asing ke tenaga domestik. Sehingga ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dapat dikurangi dan meningkatkan kemampuan pekerja domestik di Indonesia.

Akhirnya, apabila ini diterapkan maka phobia akan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak akan terjadi dan gesekan yang terjadi di masyarakat mengenai lapangan pekerjaan dapat dihindarkan. Tentunya hal ini akan memberikan iklim investasi yang baik bagi Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ini.

Sumber Gambar: Klik

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s