TPA Regional dan Sindrom Nimby

Tulisan ini telah dimuat di surat kabar harian Media Kalimantan edisi Minggu, 24 April 2016. Merupakan sebuah pandangan terhadap isu penolakan pembangunan TPA Regional di Banjarbaru, yang mana dalam hal ini isu penolakan itu adalah hal yang lumrah, karena menyangkut psikologis manusia itu sendiri.

***

tpa regional

Sampah merupakan sumber masalah yang harus dihadapi oleh setiap kota di dunia. Bagaimana pun juga manusia yang beraktifitas sehari-hari akan menghasilkan sampah. Di dalam pola pikir kita semua, sampah merupakan hal yang menjijikan, kotor dan mesti dibuang jauh-jauh.

Maka tak heran beberapa dari kita yang kurang memiliki kesadaran, ketika menghasilkan sampah tanpa berpikir panjang membuangnya ke aliran sungai yang secara kumulatif nantinya menyumbat aliran tersebut dan berpotensi terjadinya banjir. Atau ketika sampah tersebut terus mengikuti aliran air akan bermuara di laut dan menjadi sampah laut yang kini menjadi masalah global.

Contoh sederhana pula ketika berpergian dengan mobil, dengan alasan tidak ada tempat sampah di dalam mobil, kita dengan mudahnya membuang bungkus makanan tersebut melalui jendela, tak perduli sampah bungkus makanan itu mengotori jalan atau masuk ke dalam selokan.

Kondisi inilah yang sering kali terjadi pada diri kita semua, menginginkan daerah sekitar kita bersih, rapi dan wangi, tetapi tidak menghiraukan kondisi di daerah lain. Hal ini lazim disebut sebagai sindrom nimby (not in my backyard) atau yang berarti asal jangan di halaman belakang rumah saya, asal jangan di sekitar saya. Intinya, asal sampah itu sudah tidak ada di sekitar kita maka mau kemana sampah itu akhirnya, bukan lagi menjadi urusan kita.

Sindrom nimby yang acap kali menjangkiti diri merupakan bentuk egois kita sebagai manusia. Dan sindrom inilah yang sering kali menghambat pembangunan fasilitas umum yang terjadi di daerah ini.

TPA Regional Banjarbakula

Kita semua mengetahui bahwa penyediaan fasilitas pelayanan umum merupakah hal yang baik dan diharapkan oleh semua orang. Tetapi di balik itu semua pasti adanya sekolompok masyarakat yang menghindari, tidak senang bahkan menolak ketika fasilitas pelayanan umum tersebut berlokasi di sekitar masyarakat tersebut tinggal.

Sebagai contohnya, ketika akan didirikannya lokasi pembuangan sampah, kuburan, lapangan terbang, jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), bahkan pendirian PLTN (Pembngkit Listrik Tenaga Nuklir).

Ketika PLTN akan didirikan, tentunya akan terjadi penolakan secara keras oleh warga sekitar karena takut akan terjadinya ledakan reaktor nuklir baik karena faktor teknis maupun bencana alam, seperti yang terjadi di Chernobyl dan Fukusima. Ketika akan dibangun jaringan transmisi sutet, tentunya masyarkat menolak dengan alasan tidak ingin radiasi berbahaya akan mengganggu kesehatan keluarga yang sehari-hari hidup di bawah tiang sutet. Ketika sekitar lokasi permukiman akan dijadikan lahan kuburan umum, masyarakat menolak karena daerah tersebut nantinya akan sulit berkembang, sepi bahkan angker.

Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya menjadi halangan yang harus dihadapi pemerintah karena tidak semua dari masyarakat menerima, sindrom nimby yang acap kali terjadi ini merupakan hal yang lumrah dan merupakan respon reaktif atas kekahwatiran masyarakat akibat dampak negatif yang mungkin akan terjadi.

Rencana pemerintah provinsi untuk membangun TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional Banjarbakula mengalami hambatan, ketika lokasi TPA Regional yang direncanakan bertempat di TPA Hutan Panjang Kota Banjarbaru mengalami penolakan oleh mayoritas anggota DPRD. Penolakan yang berlandaskan ketidakjelasan kompensasi yang diberikan pemerintah provinsi, ditambah lagi potensi dampak negatif yang muncul akibat hadirnya TPA regioanl tersebut.

TPA Basirih yang mulai kewalahan ketika harus menerima 600 ton sampah per harinya dari Kota Banjarmasin mungkin akan sedikit bernapas lega, residu akhir nantinya dapat dikirim ke TPA regional. Begitupun ke empat daerah yang masuk ke dalam rencana kota metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Kab Banjar, Kab Tanah Laut, dan Kab Barito Kuala). Akan tetapi beban ini harus dipikul oleh Kota Banjarbaru.

Penolakan oleh pemerintah daerah Kota Banjarbaru merupakan hal yang lumrah karena penempatan TPA Regional tentunya akan membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Seperti daerah sekitar tersebut nantinya akan menjadi bau, penuh lalat, kumuh, dan sulit untuk berkembang. Ditambah lagi kemungkinan pencemaran air tanah akibat dari air lindi sampah yang masuk ke bawah, kemungkinan penyebaran vektor penyakit, dan meningkatnya polusi udara berupa bau bahkan longsor dan ledakan TPA akibat dari gas metan dari sampah.

Hal yang utama tentunya ketidaknyamanan lingkungan hunian akan berdampak pada penurunan nilai properti, harga jual tanah dan rumah di sekitar TPA akan merosot tajam. Dampak negatif inilah yang nantinya akan memicu timbulnya sindrom nimby, membuat masyarkat akan bersikeras untuk menolak hadirnya TPA tersebut.

Terbukti sindrom nimby ini banyak dialami di kota-kota besar di Indonesia. Seperti pendirian Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang berlokasi di Bekasi telah mengalami penolakan oleh warga bahkan pemerintah setempat sampai saat ini. Menerima ribuan ton sampah setiap hari yang dibuang warga Jakarta bukan merupakan hal yang mudah. Ada pula penolakan atas rencana didirikannnya TPA Sarimukti yang akan menerima pasokan sampah dari Kota Bandung dan Cimahi.

Solusi

Tentunya tidak ada solusi nyata untuk menjawab permasalahan ini selain dengan memaksimalkan dampak positif yang akan didapat atas berdirinya TPA regional dan meminimalisir potensi dampak negatif yang mungkin terjadi.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan gas metan yang terkandung dari TPA tersebut sebagai pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) maupun pemanfaatan biogas untuk memasak. Di samping itu potensi produksi pupuk kompos dari sampah organik yang sangat besar dan proses produksi biji plastik dari sampah plastik setidaknya mampu meningkatkan perekonomian masyarkat sekitar.

Dana kompensasi yang diberikan pemerintah provinsi pun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan TPA yang modern dan berteknologi tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TPA dan sumber penambah kas daerah.

Solusi efektif tentunya adalah dengan upaya manajemen sampah dari hulu, dengan mengurangi produksi sampah dari rumah kita sendiri. Upaya hidup secara sederhana dan meninggalkan kehidupan yang penuh dengan konsumerisme dapat turut meringankan beban TPA. Di samping itu melihat sudut pandang sampah sebagai keuntungan bukan biaya menjadikan masyarakat berupaya mengelola sampah dengan bijak, sehingga dapat merasakan sampah sebagai produk bukan residu akhir yang harus dibuang.

Sistem TPA yang modern dengan sesuai perencanaan awal merupakan hal yang penting. Karena acap kali TPA memiliki rencana awal sebagai sanitary landfill akan tetapi sering kali di lapangan menjadi bertipe open dumping dengan gunungan sampah yang rawan meledak dan longsor.

Sehingga dengan ini semua, diharapkan sampah bukan lagi menjadi hal yang dijauhi, tetapi sesuatu yang menjadi berkah bagi siapa saja yang mau mengelolanya secara bijak.

Sumber gambar: Klik

Iklan

2 thoughts on “TPA Regional dan Sindrom Nimby

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s