COP 21 dan Tantangan Perubahan Iklim di Indonesia

Cop 21 ParisPada penghujung Konferensi Perubahan iklim tahun 2012 di Doha, Qatar, menghasilkan keputusan yang mencengangkan publik dunia. Ini karena, negara maju yang menjadi penghasil karbon terbesar justru menyatakan keluar dari keanggotaan Protokol Kyoto. Ialah Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu disusul oleh Kanada. Sementara tiga negara maju lainnya Rusia, Jepang dan Selandia Baru memutuskan untuk menjadi anggota Protok Kyoto, namun tidak berkomitmen untuk menurunkan emisi.

Para negara maju berkeinginan, fokus tuntutan untuk mengurangi emisi sebesar 29 % tidak saja dibebankan kepada negara maju, namun juga disandang bersama dengan negara berkembang. Menurutnya, tidak adil jika negara kami harus mengganti alat produksi menjadi lebih ramah lingkungan dengan harga yang mahal dan mengakibatkan industri negara kami tidak kompetitif. Amerika berdalih, meratifikasi Protokol Kyoto jelas akan mengganggu perekonomian negara.

Sebaliknya para negara berkembang beragumen bahwa mereka baru memulai era industri. Jika dipaksa dan ditekan untuk mengikuti aturan yang sama maka negara berkembang tidak akan mengalami kemandirian ekonomi. Mestinya negara maju lebih dahulu memberi contoh untuk menggalakan industri yang ramah lingkungan, karena telah memiliki dukungan finansial, teknologi dan ilmu pengetahuan yang kuat.

Tidak adanya titik temu antar beberapa negara tersebut di masa lalu, kini mengalami titik terang ketika diselenggarakannya Conference of Parties 21 (COP 21) tentang perubahan iklim yang berlangsung di Paris, Perancis. Pertemuan yang diselenggarakan sejak 30 November – 11 Desember 2015 ini dihadiri 195 negara dengan sekitar 40.000 peserta, termasuk pemimpin negara.

Pertemuan ini difokuskan menghasilkan kesepakatan global yang adil antara negara maju dan negara berkembang dalam mengatasi masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Hal yang ditekankan dalam pertemuan ini adalah upaya untuk pengurangan emisi sebesar 29 % yang dimulai pada tahun 2020 dan upaya penurunan suhu bumi sebesar dua derajat celcius.

Hasil terbaik diharapkan seluruh masyarakat dunia akan pertemuan ini. Terlebih isu perubahan iklim juga akan berdampak besar terhadap Indonesia. Kenaikan suhu dunia akan mempercepat mencairnya lapisan es di wilayah kutub. Jika kondisi ini terus terjadi, pada tahun 2100 diperkirakan akan terjadi kenaikan air laut sebesar satu meter. Sebagai negara kepulauan terbesar, kenaikan muka air laut ini tentunya akan berpotensi untuk menenggelamkan ratusan bahkan ribuan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Di samping itu, akan terjadi penurunan produksi hasil pertanian pada musim panas yang ekstrem, musim hujan yang singkat dengan intensitas yang tinggi berpotensi memicu banjir dan erosi yang parah dan pengaruh cuaca yang berubah-rubah mengakibatkan masyarakat rentan menderita beragam penyakit.

Tindakan Negara Maju

Dua negara maju yang merupakan produsen karbon terbesar di dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat sepakat untuk mendukung lahirnya kesepakatan paris. Komitmen kedua negara ini terjadi sejak November 2014. Tiongkok menyampaikan akan  menurunkan emisi puncaknya (peak emission rate) pada tahun 2030. Presiden Xi Jinping juga menerbitkan aturan dala tiga tahun kedepan seluruh pembangkit listrik di Tiongkok harus memenuhi “near zero emission”. Sementara Ameria Serikat menetapkan target reduksi emisi 26-28 persen dibandingkan tingkat emisi tahun 2005.

Menurut Kompas (5/12/15) awal tahun ini, mantan Menteri Perubahan Iklim Inggris, Greg Barker, menyampaikan keyakinannya akan menyediakan beragam alternatif pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang rendah emisi dengan biaya murah. Sebagai contoh, biaya pembangkit energi dari sinar matahari telah turun 80 persen sepuluh tahun terakhir. Jika pada tahun 2009 energi dari sinar matahari hanya menyumbang 23 gigawatts of capacity (GW), maka saat ini telah jauh melejit menjadi 177 GW, dengan tambahan 40 GW dalam tahun 2014.

Selanjutnya, investasi dalam energi terbarukan dan biofuels naik 270 miliar dollar AS, atau 17 persen tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Yang cukup mengagetkan, Tiongkok yang selama ini dianggap sebagai penyumbang emisi GRK terbesar telah menyisihkan investasi untuk pembangunan energi terbarukan 31 persen tahun 2014, seiring penurunan energi yang berasal dari batubara.

Implementasi Pidato Jokowi

Di lain sisi Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidatonya mengenai isu perubahan iklim dan lingkungan pada perhelatan COP 21 di Paris. Namun banyak hal yang dapat dikritisi dari isi pidato yang beliau sampaikan.

“Baru-baru ini, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan. Penegakan hukum secara tegas dilakukan. Langkah prevensi telah disiapkan dan sebagian mulai implementasikan. Salah satunya dengan restorasi gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut.”

Dua kalimat utama terasa defensif, dengan malakukan penekanan El Nino sebagai faktor utama sulitnya memadamkan kebakaran. Padahal faktor pembakaran yang disengaja oleh para korporasi dan perorangan untuk membuka lahan memiliki andil besar dalam kebakaran lahan di tahun ini. Penegakan hukum secara tegas pun masih belum terdengar jelas implementasinya di lapangan terhadap para pelaku pembakaran dan lahan korporasi yang ‘ikut’ terbakar.

Secara etika, Presiden juga tidak meminta maaf secara resmi kepada masyarakat dunia, terutama bagi negara yang terkena dampak kabut asap secara langsung atas kebakaran hutan yang tahun ini dianggap terparah. Menurut World Resources Institute, kebakaran ini mengemisikan karbon lebih dari satu miliar ton, melebihi emisi bahan bakar fosil gabungan Jerman dan Belanda tahun 2013.

Di bidang energi, Presiden menyatakan, “Pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif.  Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025. Selain itu, pengolahan sampah menjadi sumber energi.”

Menurut pakar energi, pemerintah masih belum menunjukkan keseriusan terkait pengembangan energi baru terbarukan. Sebagai contoh, dari 35 ribu megawatt (MW) pembangkit listrik yang akan dibangun di seluruh Indonesia, pembangkit yang dominan dibangun adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang notabenenya berbahan baku batubara, sebagai salah satu penghasil karbon terbesar.

Akan tetapi penulis mengapresiasi terhadap pidato yang disampaikan presiden di pertemuan tersebut. Rakyat Indonesia tentunya menunggu bentuk implementasi kongkrit terhadap apa yang disampaikan. Indonesia tentunya tak ingin dianggap sebagai negara yang hanya pintar berjanji, tetapi tak mampu untuk memenuhinya. Terutama mengenai kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terus terjadi. Tak ubahnya seperti agenda tahunan yang telah terjadwal dan hanya bisa menunggu datangnya hujan untuk bisa mengatasi hal tersebut.

Semoga COP tahun ini akan menghasilkan kesepakatan yang solid antar negara. Sehingga upaya untuk menanggulangi perubahan iklim dapat dilakukan secara bersama-sama. Karena kita tinggal di bumi yang sama.

Sumber Bacaan: Kompas, Geotimes, dan berbagai sumber lainnya.

Sumber foto: Klik

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s